Regionalisme Ekonomi

Sejarah Uni Eropa sebagai Regionalisme Ekonomi

Uni Eropa merupakan organisasi yang dikenal dengan regionalisme yang kuat diantara organisasi lainnya, walaupun demikian telah banyak ahli yang menyatakan bahwa Uni Eropa merupakan organisasi dengan regionalisme yang kuat tidak relevan lagi dan menjadi perdebatan sejak keluarnya Britania Raya. Namun, sebelum membahas lebih lanjut penulis akan menjelaskan bagaimana sejarah Uni Eropa.

Pada awalnya sejarah Uni Eropa bermula dari dibentuknya European Coal and Steel Community (ECSC) pada tahun 1951 dan diratifikasi pada tahun 1952 dibawah Perjanjian Paris untuk mengintegrasikan batu bara dan baja di Belgia, Perancis, Italia, Luxemburg, Belanda, dan Jerman Barat. Selain itu, tujuan pembentukan ECSC untuk meredam konflik antara Perancis dan Jerman Barat pada saat itu. Lalu berekspansi menjadi European Economic Community yang mengatur pasar, kebijakan, dan kerjasama antar negara dibawah Perjanjian Roma pada tahun 1951. Sejak saat itu dimulainya proses integrasi di Eropa dengan negara yang terlibat Belgia, Perancis, Italia, Luxemburg, Belanda, dan Jerman Barat. Dimulai tahun 1973 hingga 1990 mulai bertambahnya anggota EEC ini seperti Britania Raya, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol dan Jerman Timur setelah reunifikasi antara Jerman Timur dan Barat. Tujuan utama EEC hampir sama seperti ECSC yaitu menghapuskan batasan dalam kegiatan perekonomian dan menciptakan kebijakan luar negeri yang mempermudah pertukaran barang dalam perekonomian. Lalu pada tahun 1986 adanya perjanjian yang mengatur penghapusan semua hambatan non-tarif dan memperlancar perpindahan orang, barang, dan servis. Selain itu, adanya kerjasama dalam kebijakan luar negeri di dalam perjanjian ini yang bernama Single European Act. Lalu pada tahun 7 Februari 1992 ditandatanganinya naskah oleh dua belas negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa, perjanjian ini disebut juga Perjanjian Maastricht. Di dalam perjanjian ini berisi kesepakatan untuk merubah MEE menjadi European Union (Uni Eropa) berdasarkan tahapan tertentu. Setelah mengalami kesepakatan, pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan sebuah naskah yang dinamakan Perjanjian Penyatuan Eropa atau Treaty on European Union yang membuat proses integrasi di eropa menjadi lebih kuat dengan adanya kerjasama dalam ekonomi dan terbentuklah Uni Eropa yang mencakup European Community dan dua pilar paralel pada kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, keadilan, urusan dalam negeri, persatuan ekonomi dan moneter yang diatur dalam Perjanjian Maastricht. Sejak saat itu proses integrasi juga melibatkan adopsi bentuk-bentuk unifikasi yang lebih kuat, terutama persatuan moneter, serta bentuk-bentuk kerjasama lain seperti koordinasi yang tidak mengikat. Proses integrasi Eropa secara bertahap ini terjadi di berbagai tingkatan. Yang pertama adalah penandatanganan dan reformasi perjanjian dasar. Ini adalah hasil dari Konferensi Antar Pemerintah (IGC), dimana perwakilan dari pemerintah nasional merundingkan kerangka hukum di mana Uni Eropa beroperasi. Perubahan perjanjian semacam itu membutuhkan ratifikasi di setiap negara dan merupakan “grand bargains” dalam evolusi Uni Eropa.

Sebelumnya di MEE mereka membuat organisasi yaitu Unit Mata Uang Eropa (European Currency Unit) dan baru direalisasikan setelah pembentukan Uni Eropa dengan membentuk mata uang euro serta membentuk struktur pilar Uni Eropa. Setelah semua anggota parlemen masyarakat Eropa meratifikasi The Treaty on European Union, barulah pada tahun 1993 tepatnya 1 Januari naskah tersebut mulai dilaksanakan. Bentuk perjanjian yang pernah dilakukan banyak mengalami perubahan dan amandemen, selain itu dengan bertambahnya keanggotaan, Uni Eropa membuka keanggotaan dengan syarat:

1.  Negara tersebut wajib menerapkan prinsip-prinsip menghormati HAM, penegakan hukum, demokrasi, dan bersedia mematuhi segala peraturan perundangan Eropa

2.           Harus berada di kawasan Eropa

 Perkembangan Uni Eropa sebagai Regionalisme Ekonomi

Dilihat dari sejarahnya Uni Eropa terus berkembang hingga menjadi salah satu organisasi regional yang eksistensinya selalu disoroti oleh dunia internasional. memasuki tahun awal tahun 2000an Kepresidenan Dewan Uni Eropa diambil alih oleh negara Portugal dengan menetapkan beberapa prioritas untuk mandat selama enam bulan dengan salah satu prioritasnya yaitu melanjuti Agenda Lisbon untuk merundingkan strategi dalam rencana dan tindakan pembangunan ekonomi UE berbasis pengetahuan yang kemudian pada bulan Juli kepresidenan diambil alih oleh Perancis. Pada tahun 2000, Komisi Eropa mengadopsi buku putih (laporan resmi) tentang keamanan bahan pangan dan kertas hijau tentang bantuan peradilan dalam masalah sipil, perdagangan emisi gas rumah kaca di dalam UE, isu-isu lingkungan yang terkait dengan polivinil klorida (PVC), serta strategi Eropa untuk keamanan pasokan energi. Di tahun yang sama UE melaksanakan 11 kali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang semuanya membahas mengenai perekonomian seperti KTT G8 yang diadakan di Okinawa, Jepang yang membahas ekonomi dunia, teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan, hutang, kesehatan, pendidikan, perdagangan, Kejahatan dan Narkoba, Bioteknologi dan Keamanan Pangan, Lingkungan, Keamanan Nuklir, Pencegahan Konflik, Perlucutan Senjata, Pengendalian Senjata dan Terorisme. Selain itu pada akhir tahun 2000 UE menetapkan hak-hak setiap individu yang dimasukkan dalam satu dokumen yang disebut Piagam Hak Fundamental Uni Eropa. Piagam ini menjamin hak-hak warga dan penduduk UE termasuk penghormatan atas privasi dan kehidupan keluarga, perlindungan data pribadi, hak untuk menikah dan berkeluarga, dan hak untuk menerima pendidikan.

Pada tahun 2001 Yunani menjadi anggota ke-12 zona Euro. Pada 26 Februari 2001, terdapat 15 negara anggota Uni Eropa yang menandatangani Treaty of Nice, yaitu perjanjian yang membentuk Komunitas Eropa dengan tujuan mereformasi struktur kelembagaan UE untuk menghadapi tantangan perluasan baru. Pada tahun berikutnya uang kertas dan koin Euro ditetapkan menjadi mata uang legal di 12 negara anggota UE. Selain itu ditandatangani suatu Perjanjian Asosiasi antara UE, Algeria, Lebanon, dan Chili sebagai bentuk kerja sama bilateral. Tahun 2003 UE membentuk misi polisi yang diresmikan di Bosnia dan Herzegovina sebagai bentuk kebijakan luar negeri dan keamanannya dimana dalam hal ini Misi Polisi UE menggantikan unit NATO. Pada tahun ini mulai diberlakukan Perjanjian Nice yang telah ditandatangani di tahun sebelumnya dan melakukan peningkatan upaya penerapan strategi daya saing, ketenagakerjaan, dan inklusi sosial yang sebelumnya telah disepakti disepakati pada Agenda Lisbon. Selain itu pada tahun adanya pengeluaran kontribusi pertama anggaran UE untuk kegiatan rekonstruksi di Irak. Di tahun 2004, dibawah Kepresidenan Dewan oleh negara Irlandia, Uni Eropa menjadi sorotan dunia internasional karena penambahan 10 negara Anggota dalam satu tahun. Sebelumnya Parlemen Eropa mengadakan dengar pendapat publik untuk menilai 10 Komisaris yang dicalonkan oleh negara-negara ini, hingga diresmikan 10 negara anggota baru yaitu Ceko, Siprus, Estonia, Latvia, Lituania, Hongaria, Malta, Polandia, Slovenia dan Slovakia.

Pada 16 Februari 2005, Komisi Eropa menyambut baik diberlakukannya Protokol Kyoto yang ditandatangani di Kyoto, Jepang Bersama dengan 181 negara lainnya di seluruh dunia. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang berguna untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim seperti pemanasan global dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Di tahun 2006, bidang teknologi dan informasi Uni Eropa semakin berkembang pesat, dimana UE meluncurkan nama domain ‘.eu’ yang dapat digunakan untuk semua penduduk di Uni Eropa sebagai ruang internet baru dan upaya mempromosikan identitas internet UE. Di tahun yang sama Komisi Eropa mengadopsi sebuah kertas hijau tentang inisiatif transparansi Eropa dengan kebijakan pengenalan kewajiban hukum bagi negara-negara Anggota untuk mempublikasikan informasi tentang penerima manfaat dana di bawah manajemen bersama, serta praktik konsultasi Komisi. Pada 2007, UE kembali mendapatkan dua negara anggota baru dari Eropa Timur yaitu Bulgaria dan Rumania, sehingga keanggotaan UE menjadi 27 negara dengan 23 bahasa resmi. Selanjutnya pada akhir tahun 2007 seluruh negara anggota UE menandatangani perubahan Perjanjian Lisbon sebelumnya. Perubahan ini dirancang agar UE menjadi lebih demokratis, efisien dan transparan, dan dengan demikian mampu mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan.

Tahun 2008 merupakan tahun kelam bagi Uni Eropa karena pada tahun ini terjadi krisis ekonomi dunia yang memicu resesi dan tentunya berdampak pada perekonomian Eropa serta memperburuk pendapatan negara anggota UE. Pada tahun berikutnya masih dengan kondisi perekonomian yang belum stabil UE melakukan tahun kreativitas dan inovasi dengan melaksanakan konferensi, proyek, dan pameran yang berlangsung di seluruh Eropa untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya solusi imajinatif untuk tantangan ekonomi saat ini. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan adanya pertemuan anggota UE dari grup G20 untuk membicarakan pendekatan Bersama untuk memerangi krisis keuangan sebagai bentuk rencana pemulihan ekonomi. Pada tahun 2010 dibawah Kepresidenan Dewan UE oleh negara Spanyol, UE masih berada pada proses pemulihan perekonomian dimana pada tahun ini Dewan Eropa membahas mengenai penguatan zona Euro dan membuat ekonomi lebih tahan dari ancaman krisis dengan berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dalam perekonomian global.

Di tahun 2012 menjadi tahun terealisasinya inisiasi Masyarakat Uni Eropa yang memungkinkan adanya pembentukan UU Uni Eropa dan di tahun ini juga Uni Eropa menerima hadiah Nobel Perdamaian di Oslo atas upaya menggalakkan perdamaian dan rekonsiliasi, demokrasi dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh UE. Tahun 2013, Kroasia resmi menjadi anggota ke-28 Uni Eropa, lalu UE menjadi fasilitator negosiasi untuk normalisasi hubungan Slovakia dan Kosovo.Di tahun 2014 bank-bank yang ada di kawasan UE melakukan kegiatannya di bawah pengawasan Bank Sentral Eropa dan tahun ini UE juga dengan nyaring mengecam pencaplokan atau aneksasi Krimea menjadi wilayah Rusia.Di tahun 2015, isu terorisme menjadi isu yang disorot karena sebelumnya terjadi penyerangan terorisme di Paris, kemudian di tahun ini juga Mendagri UE mengalokasikan 120.000 orang pencari suaka yang menjadi korban Perang Suriah ke negara-negara UE.

Tahun 2016 UE mulai membahas mengenai referendum keanggotaan Inggris, UE membuat kesepakatan kerja sama dengan NATO untuk memperkuat keamanan di UE juga membuat kesepakatan dengan Turki untuk memfasilitasi warga negara Turki untuk bermukim kembali di UE. Tahun 2017, anggota UE sepakat untuk meniadakan biaya roaming antar negara anggota yang telah direncanakan sejak tahun 2015, UE juga menjanjikan bantuan dana sebesar 82 Juta Euro untuk membantu gelombang kelaparan di Sudan Selatan.Tahun 2018 UE membuat kebijakan berupa mewajibkan negara anggota untuk menaati UU anti pencucian sebagai otoritas untuk mencegah penggelapan uang.

Tahun 2019 menjadi tahun aktif UE untuk mengadakan kerja sama dengan negara lain diantaranya adalah Jepang dan Singapura. UE juga menyertakan diri dalam KTT dengan WHO untuk membahas kerja sama pengadaan Vaksin Covid 19. Tahun ini, UE juga membuat sistem keamanan kolektif untuk merespon dan bersiap bila bencana alam datang melanda. Tahun 2020 menjadi tahun yang bersejarah bagi Uni Eropa karena tepat tanggal 1 Februari 2020, Inggris resmi melepas keanggotaannya dari UE setelah melewati referendum yang menghasilkan 51,9 persen suara setuju dari masyarakat UE atas pelepasan keanggotaan Inggris di UE, di tahun ini juga Uni Eropa telah memulai produksi dan pengedaran vaksin AstraZeneca. Musim panas tahun 2021 UE membuka kembali layanan pariwisata mereka dengan catatan wisatawan asing berasal dari negara dengan penanganan kasus Covid yang baik dan telah divaksinasi.

 Aksi Uni Eropa dalam Menangani Pandemi COVID-19

Mewabahnya pandemi COVID-19 selama satu  tahun lebih ini memiliki dampak besar yang juga dirasakan oleh Uni Eropa. Oleh karena itu, sejauh ini telah banyak sekali aksi kolektif diantara para negara anggotanya yang diupayakan oleh Uni Eropa melalui bidang :

A.               Ekonomi

Berangkat dari kekhawatiran mereka atas keberlanjutan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya krisis kesehatan ini, sehingga nampaknya dirasa perlu untuk segera merancang strategi pemulihan melalui implementasi langkah-langkah lebih lanjut termasuk tindakan yang dikerahkan oleh European Central Bank (ECB) demi menjamin likuiditas, terutama dengan penyisihan dana senilai 750 miliar Euro untuk melaksanakan Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), dan program yang digagas oleh European Commission melalui Corona-Response-Investment-Initiative yang membebaskan total sebesar 37 miliar euro dari anggaran Uni Eropa lainnya. 

Kemudian pada tanggal 11 Februari lalu, para pemimpin Uni Eropa menyepakati ditetapkannya peraturan mengenai Recovery and Resilience Facility (RRF) yang diperkirakan memakan biaya hingga sekitar 750 mliar Euro untuk membantu negara-negara anggota mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19 yang disertai persyaratan tertentu bagi negara anggota yang hendak menerima dukungan dana dari RRF tersebut.

 

B.               Kesehatan

Di sisi lain, dengan komitmennya terhadap penegakkan hak asasi manusia, Uni Eropa pula menekankan terwujudnya langkah-langkah pasti dalam menjamin tercapainya kesetaraan akses pelayanan kesehatan bagi semua warganya dengan memastikan ketersediaan peralatan medis. Uni Eropa menjalankan aksi ini atas dasar perjanjian mereka yang tertuang pada Pasal 168 dan Pasal 168(7) berkaitan dengan tanggapan kesehatan masyarakat, yang menyatakan bahwa tanggung jawab negara anggota harus mencakup pengelolaan layanan kesehatan dan perawatan medis maupun alokasi sumber daya yang ditugaskan kepada mereka, serta memfasilitasi kerja sama dan mempromosikan kesehatan di antara negara-negara anggota. Di samping itu, sebagai wujud tanggapan darurat, Uni Eropa menandatangani kontrak dengan Pusat Pengendalian Penyakit Eropa guna memberikan dukungan yang dibuat khusus untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menanggapi krisis saat ini sekaligus menganggarkan bantuan dana senilai 9 juta Euro untuk mengembangkan kapasitas ahli dan staf kesehatan di garis terdepan.

Untuk realisasi program vaksinasi sendiri, sejauh ini European Commission telah mengamankan hingga 4,4 miliar dosis vaksin COVID-19 atas nama semua negara anggota Uni Eropa, bahkan masih mengusahakan penyediaan dosis tambahan sekaligus bekerja sama dengan industry yang bergerak dibidangnya untuk meningkatkan kapasitas produksi vaksin.

C.               Sosial 

Perlunya untuk menjamin ketahanan pangan pun menjadi fokus lainnya yang ditekankan Uni Eropa. Pemberian dukungan kepada sektor pertanian dan perikanan dimaksudkan untuk mengakui peran vital mereka dalam memastikan ketersediaan bahan pangan bagi warga negara Uni Eropa. Berkaitan dengan hal ini, upaya yang dilakukan Uni Eropa antara lain: memberikan dukungan langsung kepada para petani, nelayan maupun para pekerja di bidang agrikultur lainnya serta memberikan fleksibillitas dalam penggunaan dana demi memastikan kelancaran produksi pangan di bawah kebijakan Common Agricultural Policy dan European Maritime Fisheries Fund.

Selain itu, Uni Eropa juga berkomitmen agar dapat terus melindungi masyarakat dan warga negara anggotanya secara keseluruhan untuk terbebas dari kehadiran ancaman eksternal berupa tindakan misinformasi dan disinformasi yang ditempuh dengan terus meningkatkan kerja sama dalam mendeteksi, mencegah dan melawan serangan sambil memperkuat pertahanan terhadap ancaman ini, serta menerapkan persyaratan transparansi tambahan pada platform online yang bertujuan untuk mempromosikan ranah publik digital yang berfungsi dengan baik dan meningkatkan transparansi dalam upaya menangkal dan melenyapkan penyebaran disinformasi.